Selasa, 21 Mei 2013

Hukum Dagang (Bab 6 & 7)


HUKUM DAGANG
Hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan . atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan . sistem hukum dagang menurut arti luas adalah hukum dibagi 2 yaitu yang tertulis dan tidak tertulis tentang aturan perdagangan.
Contoh Kasus :
Contoh Kasus Hukum Dagang Walaupun pelanggaran atas merk tersebut merupakan delik aduan dan sampai waktu yang cukup lama pemilik dari perusahaan GUCCI yang asli belum melakukan penuntutan, pemalsuan merk yang dilakukan Pak Dodi tersebut harus dihentikan. Seharusnya Pak Dodi berkreasi membuat merek sendiri dan kemudiaan menggunakannya untuk produk yang mereka hasilkan. Dalam pembuatan atau pemberian merek tentunya Pak Dodi harus mengikuti aturan, tidak sembarang menggunakan merek. Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini: • Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. • Tidak memiliki daya pembeda. • Telah menjadi milik umum. • Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan. Masalah yang timbul dalam kasus telaah topik 12 mengenai Hukum Dagang yaitu Pak Dodi yang menggunakan merek terdaftar milik orang lain tanpa izin dan mencantumkannya dalam barang produksinya. Lebih jelas Pak Dodi menggunakan merek GUCCI pada produk usaha tas dan sepatunya, padahal seperti yang telah diketahui mayarakat umum bahwa GUCCI adalah merek ternama yang sudah terdaftar dan memproduksi barang-barang dari kuit hewan (tas, sepatu). Dari masalah tersebut Pak Dodi sudah jelas melanggar Pasal 90 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pemberian merek terhadap barang produksi dengan memperhatikan norma dan hukum yang berlaku sangatlah penting.

Sumber :

Hukum Perjanjian (Bab 5)


Kasus Hukum Perjanjian “ Dipaksa Menandatangi Perjanjian disertai Ancaman Hukum”

            Karyawan perusahaan portal lowongan kerja yang berkantor diwilayah slipi, jakarta barat. Meskipun Lb berstatus karyawan di perusahaan asing tersebut. Lb tidak menerima gaji selayaknya karyawan sejenis dengan perusahaan lain, karena setiap bulannya Lb menerima kompensasi apabila ada penjualan. Kalo begini ceritanya saya hanya bisa mempertanyakan dimana peran pemerintah khusunya departemen tenaga kerja dalam memberika perlindungan bagi warga negara indonesia yang memperjuangkan kesejahteraan hidupnya dan keluarganya? Apakah kekuasaan yang dimiliki oleh kaum kapitalis di indonesia dapat mengontrol atau bahkan membungkam pemerintah? Padahal, apabila kita berpedoman pada Undang-Undang  dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

            Dimana janji-janji pemerintah saat pemilihan yang mereka umbar-umbar. Kalau sudah begini yang rugi adalah warga negara indonesia sendiri. Perusahaan asing akan menang di negeri ini sedangkan rakyatnya sendiri sengasara. Kebanyakan dari rakyat indonesia lebih memilih bekerja di luar negaranya dibanding bekerja di negara sendiri namun tidak di akui hasil kerja kerasnya.

Sumber :

Hukum Perikatan (Bab 4)


HUKUM PERIKATAN
Hukum perikatan adalah Hukum perikatan terdiri dari dua kata yaitu hukum, dan perikatan. kata "Perikatan" (verbintenis) mempunyai arti yang lebih luas dari kata "Perjanjian", sebab dalam perikatan diatur  perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatigedaad) dan perihal perkataan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (zaakwaarneming).

Contoh Kasus:
Contoh dalam perikatan yang timbul karena perbuatan menurut hukum contohnya; mengurus kepentingan orang lain secara sukarela sebagaimana tertera dalam pasal 1354, dan pembayaran yang tak terutang tertera dalam pasal 1359. Contoh dari perikatan yang timbul dari undang- undang telah tertera dalam pasal 104 mengenai kewajiban alimentasi antara kedua orang tua, misalnya; Ahmad menikah dengan Fatimah, pada dasarnya Ahmad dan Fatimah hanya melakukan akad nikah, dengan adanya akad nikah maka timbulah suatu keterikatan yang lainnya yaitu saling menjaga, menafkahi dan memelihara anak mereka bila lahir nantinya. Contoh lain dari undang-undang melulu telah tertera dalam pasal 625 mengenai hukum tetangga; yaitu hak dan kewajiban pemilik-pemilik pekarangan yang berdampingan. Selain itu, juga terdapat pula perikatan yang timbul karena melawan hukum. Contohnya; mengganti kerugian terhadap orang yang dirugikan, sebagaimana tertera dalam pasal 1365 KUH Perdata.

Sumber :
http://media.leidenuniv.nl/legacy/hukum-perikatan-contract-tort-law.pdf
http://kammilashaffirah.blogspot.com/2012/06/hukum-perikatan.html

©MISTIN HERAWATI - Powered ByBlogger Thanks to Blogger Templates | punta cana dominican republic